Header Logo Gantari TV


PGRI Meminta Polri Berikan Perlindungan Kepada Guru di Daerah Konflik

GANTARI.IDPersatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta kepada Polri agar memberikan perlindungan serta keselamatan kerja bagi para guru yang berada di seluruh wilayah tanah air. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Pengurus Besar PGRI bersama Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Gatot Eddy Pramono.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PGRI Prof Unifah Rosyidi menerangkan, bahwa perlindungan bagi para guru ini berlaku di seluruh wilayah tanah air terutama yang berada di Daerah konflik. Menurut dirinya Unifah, para guru tidak berpolitik dan tidak seharusnya menjadi korban dalam kekerasan apalagi pembunuhan. Guru adalah sebagai penjaga pilar peradaban bangsa dan penjaga kesatuan dan persatuan.

Selain dari itu, menindaklanjuti dari MOU dan PKS PGRI bersama Polri yang telah berjalan, PGRI memohon agar efektivitas MOU dan PKS tersebut dapat ditingkatkan. Bahkan dilanjutkan apabila masa MOU akan berakhir, sebagai wujud perlindungan keamanan serta keselamatan guru dalam menjalankan tugasnya. “MoU dan PKS tersebut agar disosialisasikan sampai pada tingkat Polsek di Kecamatan seluruh Indonesia. Sehingga dapat terjalin komunikasi, pemahaman, serta kerja sama yang baik antara para guru dan aparat keamanan di lapangan. Selama ini MOU belum berjalan dengan efektif,” ucap Unifah dalam keterangan tertulis pada Senin 3 Mei 2021. PGRI juga meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk memberikan pendampingan dalam rangka pencegahan terkait dengan kerawanan guru dalam mengelola uang negara.

Mulai dari Dana Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana bantuan lain dari pemerintah. Unifah menjelaskan, bahwa dengan secara teknis operasional guru tidak memiliki kecakapan dalam keuangan. Sehingga beberapa guru serta Kepala Sekolah dihukum serta harus menerima sanksi dipecat dari PNS bahkan sampai kehilangan jabatan profesinya. “Dalam kenyataan di persidangan pada umumnya disebabkan memang tidak mengerti dan keteledorannya karena minimnya pengetahuan tentang keuangan, dan apalagi itu bukan di bidangnya. Dalam hal ini, mohon agar solusi pendampingan dalam rangka pencegahan,” penjelasan Unifah.

Pada kesempatan tersebut, dirinya Unifah juga menyampaikan, bahwa untuk selama ini banyak aturan yang tidak tegas serta tumpang tindih antara Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda tentang tata kelola keuangan, larangan bantuan masyarakat untuk sekolah. Akibatnya hal tersebut sering dimanfaatkan oleh para oknum tertentu untuk memeras dan sangat mengganggu aktivitas serta rasa aman terhadap para guru dan kepala sekolah. Dalam hal ini guru dengan mudah dilaporkan dan dikriminalisasi, sehingga meresahkan. “Bila ada terdapat masalah pelanggaran etik guru atau profesi guru mohon agar diselesaikan terlebih dahulu bersama Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), serta menghindari atau menjauhkan dari penyelesaian hukum. Pihaknya akan sampaikan juga apresiasi serta pengalaman ini yang pernah terjadi di Sulteng,” tegas Unifah. Pada kesempatan tersebut, PGRI menawarkan kerjasama atau kontribusi PGRI dalam pelatihan bersama PGRI SLCC dalam pendidikan karakter pada pengembangan teknologi pembelajaran.

Milosti OilWarga Mencatat AmalmuSpace Iklan

Ulam Taro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *