GANTARI.ID, BEKASI – Pemerintah dalam kebijakannya sudah memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan mutu pendidikan hingga perguruan tinggi dengan mengalokasikan dana sebesar 20 persen dari total anggaran baik APBD maupun APBN. Namun kenyataannya dana bos diberbagai kasus menjadi bancakan atau ajang korupsi bagi oknum tertentu.
Baru baru ini beredar daftar penerima dana yang diduga menjadi uang pembungkaman bisa juga uang koordinasi bagi oknum anggota LSM dan Wartawan yang didapat dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Dalam daftar tersebut ada penyaluran uang antar Rp.50.000 hingga Rp.1.400.00 setelah pencairan dana boss di triwulan I di SD Negeri di Wilayah Tambun.
Dari informasi ini merupakan instruksi ketua Gugus di Tambun Selatan melalui K3S yang siteruskan ke kepala sekolah dengan berbagai alasan yang saat ini masih menjadi pertannyaan.
Salah seorang nara sumber menyebutkan bahwa dirinnya merasa tertekan karena ada ketentuan di daftar tersebut per triwulan yang harus diberikan sesuai daftar tersebut khusus digugusnya.
Ketika wartawan gantari id juga menyambangi beberapa sekolah diwilayah mekarsari narasumber menyampaikan juga soal kemitraan sudah dikondisikan ketua gugus sebesar Rp. 1 juta persekolah padahal gantari mau menanyakan terkait soaialisasi PPDB dan penggunaan dana boss. Sementara itu GANTARI berusaha mendapat informasi ke Ketua GUGUS X Kepsek SDN 01 Trudayasakti Sutikno SPD menyatakan bahwa hal itu tidak benar. Sementara itu dari pertemuan dengan Ketua PGRI Karman SPD dan beberapa kepsek tanggal 26/06/2023 yang diadakan di SDN 05 Lambang Sari Tambun Selatan menyatakan daftar tersebut benar namun tidak melibatkan PGRI hanya kebijakan ketua gugus yang disampaikan ke kepsek sebagai bentuk kemitraan . Beredar juga informasi memang benar eks ketua gugus juga sudah mengkondisikan uang kemitraan pertriwulan sebesar Rp.1.000.000 di wilayahnya juga
Jika ini benar terjadi kuat dugaan para kepala sekolah dalam menggunakan dana bos patut dipertanyakan karena ini termasuk upaya pembungkaman yang terstruktur dan sitematis sementara dalam kenytaannya upaya peningkatan kwalitas Kegiatan Belajar Mengajar harus menjadi utama.
Sampai saat ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Iman FaturahmanFaturohman belum memberikan tanggapan terkait hal ini karena sedang melaksanakan ibadah haji di Mekkah Arab Saudi.
( TIM )
